Hisam Ahyani Bisnis Friday, 09 Jun 2023, 1355 WIB Penyelesaian Sengketa Bisnis Hisam Ahyani Dosen STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar, Jawa Barat [email protected] Dalam dunia bisnis banyak sekali dinamika-dinamika yang sering dialami oleh para pengusaha, baik itu dinamika proses pembelian, kerjasama, jual-beli produk bahkan terkait waralaba yang harus di tempuh dalam perjanjian. Tidak dapat dipungkiri banyak sekali sengketa yang muncul dalam dunia per bisnis-an. Mengutip dari perkataan Maxwell J. Fulton sengketa bisnis adalah suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang berpusat pada ekonomi pasar.[1] Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan kompleks nantinya pasti akan melahirkan berbagai macam bentuk kerja sama bisnis. Mengingat kegiatan bisnis akan semakin meningkat dari hari ke hari, maka dari itu tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa di antara para pihak yang terlibat. Sengketa muncul karena berbagai alasan dan masalah yang melatarbelakanginya, terutama karena adanya conflict of interest di antara para pihak.[2] Sengketa yang muncul di antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis. Mengutip dari Sutiyoso dalam bukunya yang berjudul Penyelesaian Sengketa Bisnis mengelompokkan sengketa bisnis sebagai berikut[3] Sengketa perniagaan; Sengekta perbankkan; Sengketa keuangan; Sengketa penanaman modal; Sengketa perindustrian; Sengketa HKI; Sengketa konsumen; Sengketa kontrak; Sengketa pekerjaan; Sengketa perburuhan; Sengketa oerusahaan; Sengketa hak; Sengketa properti; Sengketa pembangunan konstruksi. Adapun cara penyelesaian sengketa bisnis dari sudut pandang keputusan, ialah 1. Adjudikatif Cara penyelesaian sengketa bisnis secara adjudikatif dilakukan dengan mekanisme penyelesaian yang ditandai dengan kewenangan pengembalian keputusan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa di antara para pihak; 2. Konsensual atau Kompromi Cara penyelesaian sengketa bisnis secara kooperatif atau kompromi bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution. 3. Quasi Adjudikatif Cara penyelesaian sengketa bisnis mengombinasikan unsur konsensual dan adjudikatif. Adapun cara penyelesaian sengketa bisnis dari sudut prosesnya ialah 1. Litigasi Merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalan pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum formal; 2. Nonlitigasi Merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Adapun lembaga penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia meliputi Pengadilan negeri; Arbitrase; Pengadilan niaga; Penyelesaian sengketa alternatif melalui mekanisme negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi dan penilaian ahli. Dengan demikian dapat diambil kesimpulannya bahwa dunia bisnis pastinya ada sengketa yang mana sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan berbagai sudut proses sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian atau bisa diselesaikan dengan musyawarah jika kedua belah pihak yang bersengketa dapat menempuhnya dengan jalan mediasi. Para Pihak dalam Sengketa Beberapa stakeholders atau subjek hukum dalam hukum perdagangan internasional, yaitu negara, perusahaan atau individu, dan lain-lain. Dalam pembahasan buku ini, hanya membahas antara Pertama, sengketa antara pedagang dan pedagang adalah sengketa yang sering dan paling banyak terjadi. Sengketanya diselesaikan melalui berbagai cara. Cara tersebut semuanya bergantung pada kebebasan dan kesepakatan para pihak. Kedua, pedagang dan negara asing bukan merupakan kekecualian. Kontrak-kontrak dagang antara pedagang dan negara lazim ditandatangani. Kontrak-kontrak ini biasanya dalam jumlah nilai yang relatif besar. Termasuk didalamnya adala kontrak-kontrak pembangunan development contracts, misalnya kontrak di bidang pertambangan. Walaupun negera mempunyai hak atau konsep imunitas, hukum internasional ternyata fleksibel. Hukum internasional tidak semata-mata mengakui atribut negara sebagai subjek hukum internasional yang sempurna par excellence. Hukum internasional menghormati pula individu pedagang sebagai subjek hukum internasional terbatas. Oleh karena itu, dalam hukum internasional berkembang pengertian jure imperii dan jure gestiones. Jure imperii adalah tindakan-tindakan negara di bidang publik dalam kapasitanya sebagai negara berdaulat, sehingga tindakan-tindakannya tidak akan pernah diuji atau diadili di hadapan badan peradilan. Jure gestiones, yaitu tindakan-tindakan negara di bidang keperdataan atau dagang. Jika di kemudian menimbulkan sengketa dapat saja diselesaikan di hadapan badan-badan peradilan umum, arbitrase, dan lain-lain.[4] Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa Dalam hukum perdagangan internasional, dapat dikemukakan di sini prinsip-prinsip mengenai penyelesaian sengketa perdagangan internasional, yaitu [5] Prinsip Kesepakatan Para Pihak Konsensus. Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Prinsip inilah menjadi dasar untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara Penyelesaian Sengketa. Prinsip penting kedua adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan principle of free choice of means. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum. Prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan bila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan arbitrase terhadap pokok sengketa. Prinsip Iktikad Baik Good Faith. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya iktikad baik dari para pihak dalam penyelesaian sengketanya. Dalam prinsip ini tercermin dalam dua tahap. Pertama, prinsip iktikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa. Kedua, penyelesaian sengketa melalui cara-cara yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional, yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara pilihan para pihak lainnya. Prinsip Exhaustion of Local Remidies. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuh exhausted.[6] Hukum yang Berlaku Bahwa pilihan hukum choice of law, proper law atau applicable law suatu hukum nasional dari suatu negara tertentu tidak berarti bahwa badan peradilan negara tersebut secara otomatis yang berwenang menyelesaikan sengketanya. Peran choice of law di sini adalah hukum yang akan digunakan oleh bada peradilan pengadilan atau arbitrase untuk Menentukan keabsahan suatu kontrak dagang. Menafsirkan suatu kesepakatan-kesepakatan dalam kontrak. Menentukan telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu prestasi pelaksanaan suatu kontrak dagang. Menentukan akibat-akibat hukum dari adanya pelanggaran terhadap kontrak. Hukum yang akan berlaku ini dapat mencakup beberapa hukum. Hukum-hukum tersebut adalah a hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa applicable substantive law atau lex cause; dan b hukum yang akan berlaku untuk persidangan procedural law. Bahwa dalam menentukan hukum yang berlaku, prinsip yang berlaku adalah kesepakatan para pihak yang didasarkan pada kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian atau kesepakatan party autonomy yang merupakan prinsip hukum umum. Pelaksanaan Putusan Sengketa Dagang Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa APS lebih banyak bergantung kepada iktikad baik para pihaknya. Hal ini semata-mata karena sifat putusannya yang sejak awal dilandasi oleh asas konsensual. Pelaksanaan putusan arbitrase asing juga sudah menjadi isu yang lama. Pada umumnya yang menjadi kendala dalam masalah ini adalah pelaksanaan eksekusi putusan oleh pihak yang kalah. Pelaksanaan putusan pengadilan juga masih masih menjadi masalah serius. Pengadilan merupakan refleksi kedaulatan negara dalam mengadili suatu sengketa. Oleh karena itu, putusan pengadilan tidak secara otomatis dapat dilaksanakan di wilayah kedaulatan negara lain.[7] Supaya putusan pengadilan tersebut dapat dilaksanakan di suatu negara lain, ada dua kemungkinan, yaitu a Menyidangkan kembali kasus tersebut dari awal sebagai sengketa baru di pengadilan tersebut di mana putusan dimintakan pelaksanaannya. b Pelaksanaan putusan pengadilan di suatu negara dapat dilaksanakan apabila negara-negara yang terkait kedua negara, di mana pelaksana putusan dimintakan terikat, baik pada suatu perjanjian bilateral atau perjanjian multilateral mengenai pelaksanaan putusan pengadilan di bidang sengketa-sengketa dagang sengketa-sengketa komersial, seperti Konvensi Brussel 1968 dan Konvensi Lugano 1988. Daftar Pustaka Davis, Michael, dan Andrew Stark. Conflict of Interest in the Professions. Oxford University Press, 2001. Fulton, Maxwell J. Commercial Alternative Dispute Resolution. Law Book Company, 1989. Hahn, Heinrich. De jure imperii Germanici ss. Cæsareæ majestati electoribus principibuśque viris ... methodica tractatio. Nunc denuo ed. cura H. Hahnii, 1669. Soenandar, Taryana. Prinsip-prinsip Unidroit sebagai sumber hukum kontrak dan penyelesaian sengketa bisnis internasional. Sinar Grafika, 2004. Sutiyoso, Bambang. Penyelesaian Sengketa Bisnis. Citra Media, 2006. Triana, Nita. Alternative Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi. Kaizen Sarana Edukasi, 2019. Trindade, A. A. Cançado. The Application of the Rule of Exhaustion of Local Remedies in International Law Its Rationale in the International Protection of Individual Rights. Cambridge University Press, 1983. [1] Maxwell J. Fulton, Commercial Alternative Dispute Resolution Law Book Company, 1989. [2] Michael Davis dan Andrew Stark, Conflict of Interest in the Professions Oxford University Press, 2001. [3] Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis Citra Media, 2006. [4] Heinrich Hahn, De jure imperii Germanici ss. Cæsareæ majestati electoribus principibuśque viris ... methodica tractatio. Nunc denuo ed. cura H. Hahnii, 1669. [5] Taryana Soenandar, Prinsip-prinsip Unidroit sebagai sumber hukum kontrak dan penyelesaian sengketa bisnis internasional Sinar Grafika, 2004. [6] A. A. Cançado Trindade, The Application of the Rule of Exhaustion of Local Remedies in International Law Its Rationale in the International Protection of Individual Rights Cambridge University Press, 1983. [7] Nita Triana, Alternative Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi Kaizen Sarana Edukasi, 2019. Lihat Naskah Lengkap Klik Disini penyelesaiansengketa bisnis Disclaimer Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku UU Pers, UU ITE, dan KUHP. Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel. Berita Terkait Terpopuler di Bisnis

Dilansirdari Encyclopedia Britannica, dibawah ini yang bukan merupakan subjek hukum internasional adalah bangsa. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu berikut merupakan ciri dari korp konsuler kecuali? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.

Macammacam sengketa internasional 1. Sengketa bukan perang 2. Sengketa perang Kriteria pembeda : a) Niat para pihak yang bersengketa b) Luas/ dalmnya sengketa c) Wilayah yang dilokalisir Jika sengketa hanya melibatkan dua negara, penyebabnya hanya satu masalah dan akibat yang ditimbulkan tidak meluas ke negara lain disebut sengketa buka perang.

Sengketa internasional ialah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional yang mengenai fakta, hukum maupun politik yang dimana tuntutan ataupun pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik maupun diingkari oleh pihak lainnya. Istilah lain dari “sengketa internasional” yakni International disputes mencakup bukan saja sengketa-sengketa antara Negara-negara, melainkan juga kasus lainnya yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yakni terdapat beberapa kategori sengketa tertentu antara Negara disatu pihak atau individu-individu, badan-badan korporasi dan badan-badan bukan Negara di pihak lain. Macam-Macam Sengketa Internasional Terdapat dua macam sangketa internasiona, yakni diantaranya Sengketa Politik Sengketa politik adalah sengketa di saat suatu negara mendasarkan tuntutan, tidak atas pertimbangan yurisdiksi melainkan atas dasar politik maupun kepentingan lainnya. Sengketa yang tidak bersifat hukum ini dapat di selesaikan secara politik. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian politik yang hanya berbentuk usul-usul dan tidak mengikat negara yang bersengketa. Sengketa Hukum Sengketa hukum yakni sengketa yang dimana suatu negara mendasarkan sengketa ataupun tuntutannya atas ketentuan yang terdapat di dalam suatu perjanjian maupun yang telah diakui oleh hukum internasional. Keputusan ini diambil dalam penyelesaian sengketa yang di lakukan secara hukum dan mempunyai sifat yang memaksa kedaulatan negara yang bersengketa. Hal tersebut disebabkan karna keputusan yang diambil hanya berdasarkan atas prinsip-prinsip hukum internasional. Penyebab Sengketa Internasional ada beberapa sebab terjadinya sengketa internasional, yang antara lain Politik Luar Negeri Yang Terlalu Luwes Ataupun Sebaliknya Terlalu Kaku Politik luar negeri di suatu bangsa menjadi salah satu penyebab yang kemungkinannya timbul sengketa antarnegara. Sikap tersinggung maupun salah paham juga bisa jadi pemicu utama terjadinya konflik. Salah satu contohnya ialah sikap Inggris yang terlalu luwes atau fleksibel dalam masalah pengakuan pemerintahan Cina. Dan akhirnya mengakibatkan ketersinggungan di pihak Amerika Serikat yang bersikap kaku terhadap Cina. Unsur-unsur Moralitas dan Kesopanan Antarbangsa Dalam menjalin kerja sama maupun berhubungan dengan bangsa lain, kesopanan antar bangsa sangat penting untuk diperhatikan di dalam etika pergaulan. Sebab jika kita menyalahi etika bisa saja timbul konflik maupun ketegangan. Hal tersebut pernah terjadi di saat Singapura mengundurkan diri dari perjanjian dengan Malaysia, meskipun hubungan baik sudah lama mereka jalin. Masalah Klaim Batas Negara atau Wilayah Kekuasaan Negara-negara yang bertetangga secara geografis berpeluang besar bisa terjadinya konflik ataupun sengketa memperebutkan batas negara. Hal tersebut dialami di antara lain oleh Indonesia-Malaysia, India-Pakistan, serta Cina-Taiwan. Masalah Hukum Nasional atau aspek yuridis Yang Saling Bertentangan Hukum nasional setiap negara berbeda-beda bergantung pada kebutuhan serta kondisi masyarakatnya. jika di suatu negara dapat saling bekerja sama tanpa mempertimbangkan hukum nasional negara lain, bukan tidak mungkin konfrontasi bisa terjadi. Hal tersebut terjadi saat Malaysia secara yuridis menentang cara-cara pengalihan daerah Sabah serta Serawak dari kedaulatan Kerajaan Inggris ke bawah kedaulatan Malaysia. Masalah Ekonomi Faktor ekonomi di dalam praktek hubungan antara negara ternyata dapat juga memicu terjadinya konflik internasional. Kebijakan ekonomi yang kaku serta memihak yakni penyebab terjadinya konflik. Hal tersebut bisa terlihat ketika Amerika Serikat mengembargo minyak bumi hasil dari Irak dan kemudian menjadikan konflik tegang antara Amerika Serikat dengan Irak. Penyelesaian Sengketa Internasional Ketika terjadinya sengketa internasional, terdapat dua metode maupun cara untuk menyelesaikannya. Metode ataupun cara tersebut ialah sebagai berikut Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Kekerasan Berikut ialah Metode kekerasan dalam menyelesaikan sengketa internasional yakni Pertikaian Bersenjata Pertikaian bersenjata ialah pertentangan dan disertai penggunaan kekerasan angkatan bersenjata di tiap pihak dengan tujuan menundukkan lawan serta menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak. Retorsi Retorsi ialah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang telah di lakukan dari negara lain. Perbuatan retorsi merupakan perbuatan sah, tetapi tidak bersahabat. Contohnya retorsi di antara lain retorsi mengenai pengetahuan hubungan diplomatik dan penghapusan hak istimewa diplomatik serta penarikan kembali konsensi pajak atau tarif. Reprasial Reprasial ialah pembalasan yang akan dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang melanggar hukum dari negara lawan dalam suatu sengketa. Reprasial ini dapat dilakukan pada saat masa damai ataupun di antara pihak yang bersengketa. Blokade Damai Blokade ialah suatu pengepungan wilayah, contohnya pengepungan suatu kota maupun pelabuhan yang bertujuan untuk memutuskan hubungan wilayah itu dengan pihak luar. Terdapat dua macam blokade, yakni blokade pada masa perang atau damai. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai Penyelesaian secara damai ialah penyelesaian tanpa paksaan maupun kekerasan. Berikut di bawah ini penjelasnnya Arbitrase Penyelesaian pertikaian maupun sengketa internasional melalui arbitrase internasional ialah pengajuan sengketa internasional kepada arbitrator yang akan dipilih secara bebas oleh para pihak. Mereka itulah yang akan memutuskan penyelesaian sengketa, dan tanpa terikat pada pertimbangan hukum. Penyelesaian Yudisial Penyelesaian yudisial ialah suatu penyelesaian sengketa internasional yang melalui suatu pengadilan internasional dan dibentuk sebagaimana mestinya, dengan di berlakukannya kaidah-kaidah hukum. Negosiasi Negosiasi ialah upaya penyelesaian sengketa yang akan dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Dalam pelaksanaan negosiasi ini, para pihak melakukan pertukaran pendapat serta usul untuk mencari kemungkinan yang tercapainya penyelesaian sengketa secara damai. Negosiasi dapat berbentuk bilateral serta multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional ataupun dalam suatu lembaga maupun organisasi internasional. Mediasi Mediasi ialah tindakan negara ketiga ataupun individu yang tidak berkepentingan dalam suatu sengketa internasional, yang bertujuan membawa ke arah negosiasi maupun memberi fasilitas ke arah negosiasi maupun sekaligus berperan serta dalam negosiasi pihak sengketa tersebut. Pelaksana mediasi juga disebut mediator. Dan Mediator dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun individu. Mediator juga lebih berperan aktif demi tercapainya penyelesaian sengketa. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Hukum Penyelesaian sengketa secara hukum biasa dilakukan melalui arbitrase serta pengadilan internasional seperti berikut Arbitrase Internasional Penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase internasional ialah pengajuan sengketa internasional kepada arbitrator wasit yang dipilih secara bebas oleh para pihak, yang dapat memberi keputusan dengan tidak harus terlalu terpaku pada pertimbangan hukum. Keputusan arbitrase juga bisa didasarkan pada kepantasan serta kebaikan. Pengadilan Internasional Mahkamah Internasional Dalam masyarakat internasional, satu-satunya cara penyelesaian sengketa maupun kasus internasional melalui pengadilan ialah mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional International Court of Justice. tetapi Anggota masyarakat internasional jarang sekali menempuh proses ini. Peranan Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional Mahkamah Internasional MI merupakan organ hukum utama PBB. Didirikan pada tahun 1945 di bawah piagam PBB. Lembaga ini memutuskan kasus hukum antarnegara dan memberikan pendapat hukum bagi PBB dan lembaga-lembaga hukum Internasional. Bermarkas di Den Haag, Belanda. Seluruh anggota PBB otomatis jg anggota MI. Sengketa Internasional bisa dibawa ke MI dengan dua hal, pertama melalui keputusan khusus antarpihak, kedua melalui permohonan sendiri pihak yg bertikai. Setelah permohonan dilakukan, maka diadakan pemerikasaan perkara dan diputuskan mana yg bersalah dan akan diselesaiakan berdasarkan pasal-pasal hukum Internasional. Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional oleh Mahkamah Internasional Sangketa Internasional dapat diselesaikan oleh Mahkamah Internasional dengan melalui Prosedur berikut Telah terjadi pelanggaran HAM atau kejahatan Humaniter kemanusiaan di suatu Negara terhadap Negara lain atau rakyat Negara lain. Ada pengaduan dari Korban Rakyat dan pemerintahan Negara yang menjadi Korban terhadap Pemerintahan dari Negara yang bersangkutan karena di dakwa telah melakukan pelanggaran HAM atau kejahatan Humaniter lainnya. Pengaduan disampaikan ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM internasional lainnya Pengaduan ditindaklanjuti dengan penyelidikan, pemeriksaan, dan penyidikan. Jika ditemui bukti-bukti kuat terjadinya pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan lainnya, maka pemerintah dari Negara yang didakwa melakukan kejahatan humaniter dapat diajukan ke Mahkamah Internasional Dimulailah Proses peradilan sampai dijatuhkan sanksi. Sanksi dapat dijatuhkan bila terbukti bahwa pemerintahan atau Individu yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap Konvensi-konvensi Intenasional berkaitan dengan palanggaran HAM atau kajahatan humaniter; mempunyai wewenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran itu, tetapi tidak dilakukan; dan tidak melakukan apa-apa untuk mencegah terjadinya perbuatan itu. Mahkamah Internsional memutuskan sangketa berdasarkan hukum. Keputusan dapat dilakukan berdasarkan kepantasan dan kebaikan apabila disetujui oleh Negara yng bersangketa. Keputusan Mahkamah Internasional bersifat mengikat, final, dan tanpa banding. Keputusan Mahkamah Internasional mengikat para pihak yang bersangketa dan hanya utnuk perkara yang disangketakan. Dalam Pasal 57 statuta, hakim Mahkamah Internasional dapat mengemukan pendapat terpisah atau Dissenting Opinion Pendapat seorang hakim yang tidak menyetujui suatu keputusan dan menyatakan keberatannya terhadap motif-motif yang diberikan dalam keputusan tersebut. Cara Menyelesaikan Sengketa Internasional Metode-metode Diplomatik Negosiasi Merupakan metode Penyelesaian sengketa yang paling tradisional dan sederhana. Dalam metode negosiasi, penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Pada Dasarnya negosiasi hana berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Mediasi Mediasi artinya perantaraan, yakni salah satu cara penyelesaian sengketa internasional di mana adanya keterlibatan atau campur tangan sengketa atau perselisihan dan menghasilkan penyelesaian yang dapat di terima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan Bentuk lain dari Negosiasi. Perbedaanya, Mediasi melibatkan Pihak ketiga yang bertindak sebagai pelaku mediasi Mediator. Seseorang mediator merupakan pihak ketiga memiliki peran aktif untuk mencari solusi yang tepat dalam melancarkan terjadinya kesepakatan di antara pihak-pihak yang terkait. Inquiry Metode ini digunakan untuk mencapai penyelesaian sebuah sengketa dengan cara mendirikan sebuah Komisi atau badan yang bersifat Internasional untuk mencari dan mendengarkan semua bukti-bukti yang relavan dengan permasalahan. Konsiliasi Pengertian konsiliasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional mengenai keadaan apapun di mana suatu komisi yang di bentuk oleh pihak-pihak, baik yang bersifat tetap atau ad hoc untuk menangani suatu sengketa, berada pada pemeriksaan yang tidak memihak atas sengketa tersebut dan berusaha untuk menentukan batas penyelesaian yang dapat di terima oleh pihak-pihak, atau memberi pihak-pihak, pandangan untuk menyelesaikannya, seperti bantuan yang mereka minat. Semua komisi konsiliasi mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk menyelidiki sengketa dan menyarankan batas penyelesaian yang mungkin. Tugas komisi ialah mendukung dan menyusun agenda dialog-dialog, sambil memberi mereka bantuan apa saja yang mungkin berguna untuk mencapai kesimpulan yang tepat dan berhasil. demikianlah artikel dari mengenai Sangketa Internasional Pengertian, Macam, Penyebab, Penyelesaian, Peran, Prosedru Beserta Cara Penyelesaiannya, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.

Namundalam konteks ini, enquiry yang dimaksud adalah sebuah badan yang dibentuk oleh negara yang bersengketa. Enquiry telah dikenal sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional semenjak lahirnya The Hague Convention pada tahun 1899, yang kemudian diteruskan pada tahun 1907. 3) Mediasi

^{Permasalahanyang akan dibahas dalam tulisan ini merupakan kasus sengketa merek dagang dalam ranah HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Dalam penggunaan merek initersebut sering sekali terjadi pemasalahan sengketa. Dan penulis mencoba mengambil studi. dalam ranah hukum perdaganganinternasional.Menurut UU no 15 tahun 2001, merek.} . 75 499 351 225 212 178 137 409

dibawah ini yang bukan merupakan sengketa internasional adalah